Pendidikan berkualitas merupakan persyaratan mutlak pembangunan suatu
bangsa. Pembangunan merupakan proses pengaturan dan pemanfaatan sumber
daya yang tersedia agar memiliki nilai tambah untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyatnya. Untuk melaksanakan proses pembangunan suatu
negara memerlukan tenaga kerja yang berkualitas sehingga mampu mengelola
sumber daya secara efesien, efektif dan berkesinanbungan.
Sebagai
negara yang sedang berkembang, indonesia membutuhkan banyak tenaga kerja
dalam berbagai bidang mulai dari tenaga pelaksana terampil sampai
dengan ahli untuk melaksanakan proses pembangunan. Berdasarkan piramida
ketenagakerjaan, kebutuhan tenaga kerja menengah kebawah lebih besar
dibandingkan dengan kebutuhan tenaga ahli. Pada tingkatan ini harus
diisi oleh tenaga kerja yang menguasai pengetahuan dan ketrampilan
berkualitas standar sehingga mampu melaksanakan tugas.
Penyiapakan
tenaga kerja berkualitas selain untuk melaksanakan proses pembangunan di
dalam negeri, juga harus untuk kebutuhan luar negeri. Sebuah fakta
terbentang dihadapan kita bahwa sebanyak 4.516.100 dari 9.427.600 yang
masuk kategori pengangguran (februari 2008) adalah lulusan SMA, SMK,
Program Diploma dan Universitas (sarjana) hal ini disebabkan oleh
rendahnya adaptasi lulusan sekolah formal untuk memenuhi pasar kerja.
Untuk itu pembenahan sistem pendidikan menjadi sebuah upaya untuk mampu
mengatasi permasalahan tersebut.
Lembaga pendidikan merupakan
lembaga yang memiliki tugas mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi
pada peserta didik sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang
dibutuhkan dunia kerja. Hanya lembaga pendidikan yang berkualitaslah
yang mampu menghasilkan tamatan yang mampu dan siap mengisi proses
pembangunan, begitupun dengan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK).
Pada
lembaga pendidikan kejuruan, tuntutan akan tingginnya kualitas semakin
besar mengingat tugasnya untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai
sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Untuk menjawab tuntutan kualitas
yang tinggi dan adaptasi yang cepat, maka perlu dirancang sebuah
proses pengembangan dan pembangunan yang terintegrasi, menyeluruh dan
tuntas pada segenap komponen baik di sisi input, proses maupun output.
Kebijakan Pemerintah
Kebijakan
pemerintah dalam membangun pendidikan harus memiliki orientasi dan
jelas pengembangannya, pendirian sekolah baru tidak hanya untuk
mendekat pendidikan dengan masyarakat tapi juga melengkapi sarana dan
prasarana sekolah. Begitu juga dengan perencanaan pembangunan sekolah
kejuruan. Sekolah kejuruan memiliki spesifikasi yang berbeda
dibandingkan dengan sekolah umum, maka penanganan sekolah kejuruan
berbeda dengan sekolah umum. Sekolah kejuruan (SMK) membutuhkan
anggaran yang sangat besar dibandingkan dengan anggaran sekolah umum,
untuk itu keseriusanan pemerintah dalam membangunn pendidikan sangat
dibutuhkan sehingga pembangunan pendidikan tidak hanya memperbanyak
gedung sekolah tapi juga menyediakan peralatan yang mendukung dan
sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang semakin maju.
Undang – undang
telah mengatur bahwa dengan alokasi APBN untuk bidang pendidikan
sebesar 20 % atau sekitar 220 triliun dari APBN untuk 2010. diharapkan
dapat disambut di tingkat pemerintah daerah dengan mengalokasikan
angaran pendidkan sebesar 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah
(APBD). Walaupun anggaran APBN sudah 20 % keterlibatan pemerintah
daerah dengan kebijakan dan sharing anggaran menjadi sesuatu yang sangat
penting. Keseriusan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan
harus menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan daerah.
Dengan
keseriusan dan prioritas yang baik maka pengembangan pendidikan akan
terararh dan tidak ada lagi program “asal habis anggaran”
Perencannan
pembangunan Unit Sekolah baru (USB), direncanakan dan disesuaikan
dengan tingkat kebutuhan sekolah kejuruan di suatu daerah, dengan
melihat tingkat kemapanan sekolah kejuruan yang lain. Penambahan USB
setelah sekolah kejuruan yang lainnya telah mapan dan mampu untuk
mandiri, sehinggan fokus dalam pembangunann USB dapat tercapai dan
tidak terpecah-pecah dalam pembangunan dan perencanaannya.
Manajemen Sekolah
Kepala
sekolah memiliki 7 (tujuh) tugas pokok dalam memimpin sekolah, yakni ;
1. kepala sekolah sebagai Edukator/ Pendidik, (2). kepala sekolah
sebagai Manajer (3). Kepala sekolah sebagai Administrator, (4) kepala
sekolah sebagai Supervisi, (5) Kepala sekolah sebagai Pemimpin /Leader,
(6) kepala sekolah sebagai Inovator, (7) Kepala sekolah sebagai
Motivator. Dari ketujuh tugas pokok diatas harus dimiliki dan di
kuasai oleh para kepala sekolah dalam memimpin sekolahnya. Salah satu
tughas tersebut, yakni kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah
kejuruan dituntut untuk mampu mengelolah sekolah sebagai sebuah
perusahan, manajemen berbasis sekolah berorientasi bisnis. bagaimana
kemampuan mengelolah sumber daya yang dimiliki kemudian di konversi
sehingga menjadi sebuha produk yang mampu terserap dunia kerja. Kepala
sekolah harus mampu menganalisa input dan proses pendidikan sehingga
mampu menghasilakan output yang mampu bersaing. Pemahaman terhadap
input yang terdiri dari sarana, Sumber daya manusia (elemen sekolah),
siswa , Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) harus bisa dimanfaatkan
secara efektif dan efesien mungkin. Tidak boleh ada input yang
kelebihan, karena akan menyebabkan cost yang lebih. Elemen proses yang
ditempuh selama proses pendidikan dilaksankan (3 tahun) setiap waktu
harus dibuat evaluasi untuk dapat mnghasilakn output yang dapat diserap
pasar. Dalam hal ini divisi penelitian dan pengembangan (litbang)
berperan sangat penting dalm menyusun kerangka langkah bersama selama
proses berlangsung. Siswa sebagai output dari SMK diibaratkan
sebagai sebuah produk, produk harus dapat diserap oleh pengguna dalam
hal ini Dunia Industri/ Dunia Usaha (DU/DI). Syaratnya bila memiliki
kualitas dan mampu beradaptasi dengan dunia usaha/ dunia indudtri yang
baik. Untuk menciptakan kualitas yang baik, mulai dari input sampai
dengan proses pembentukan produk harus terintegrasi dan mampu menjawab
keinginan para pemakai. maka nilai- nilai industri harus dapat di
implementasikan kedalam lingkungan sekolah. Nilai – nilai disiplin,
etos kerja, efisien, penanpilan dan kebanggaan harus dapat ditumbuhkan
dalam lingkungan sekolah.
Lintas sektoral.
Dalam rangka
percepatan pembangunan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan,
pengembangan pendidikan tidak menjadi tugas sendiri dari dinas
pendidikan, pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua elemen yang
memiliki keterkaitan langsung dengan bidang pengembangan pendidikan.
Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sebuah usaha untuk mendidik
anak didik, tapi juga pendidikan dipandang sebagai usaha untuk
mencerdaskan masyarakat. Anak didik tidak hanya dipandang sebagai
orang yang sedang belajar, menuntut ilmu saat sekarang tapi juga
sebagai cikal bakal masyarakat di masa depan. Lembaga pendidikan tidak
hanya dipandang sebagai tempat penuntut ilmu, pengembangan diri tapi
juga sebagai lembaga untuk menciptakan masyarakat trampil, mandiri dan
inovatif.
Oleh karena itu pendidikan harus pandang sebagai usaha
yang terintegral dari semua sektor- sektor yang terkait. Bagaimana
pendidikan khusus Kejuruan mendapat sokongan dari dinas – dinas
terkait. Ketika berbicara kelautan dan perikanan maka ada keterlibatan
dinas kelautan dan perikanan yang ikut menebar benih , ketika berbicara
pertanian ada Dinas Pertanian tanaman pangan yang ikut membangun,
ketika berbicara peternakan akan ada dinas peternakan yang ikut
menyumbang pemikiran dan ketika berbicara teknologi akan ada dinas
tenaga kerja lewat LLK yang ikut bekerja mengembangan teknologi
Sebagai
contoh ketika kita berbicara SMK Kelautan dan Perikanan, maka
keterlibatan unsur –unsur dari dinas terkait menjadi sebuah kemutlakan
untuk pengembangan pendidkan di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini
dikarena banyak – banyak program-progaram dinas terkait yang memiliki
relevansi dengan pendidikan, khusus pendidikan kejuruan dalam hal ini
SMK. Bila saat sekarang dinas – dinas terkait hanya memberikan
penyuluhan , pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat perikanan,
pertanian, peternakan, ataupun yang tidak memiliki pekerjaan
(pengangguran) kenapa kemudian lembaga pendidikan yang memiliki
relavansi tadi tidak di libatkan, karena didalamnya ada anak didik yang
kemudian hari mungkin akan menjadi nelayan, petani atau peternak yang
kemudian ketika mereka telah selesai dengan masa studinya di lembaga
pendidikan akan menjadi masyarakat yang produktif, yang akan meringan
kerja dinas- dinas terkait di masa yang akan datang.
Industry Value
Iwan
Yanuar, S.Pd dalam sebuah harian di NTB menulis untuk dapat memasukan
nilai- nilai industri kedalam lingkungan SMK maka perlu di perhatikan
hal- hal sebagai berikut. Pertama, Tidak melaksanakan kegiatan
sekedar selesai, tetapi harus memiliki nilai (value) dan kaitanya
terhadap peningkatan mutu SMK. Kedua, Tidak lagi sekedar reaktif,
tetapi harus proaktif untuk peningkatan mutu SMK. Ketiga, Memiliki
tanggung jawab terhadap jabatan yang diembankan kepadanya. Empat, Harus
mampu komunikatif dan menjadi motivator bagi staff untuk berprestasi.
Lima, Tidak masa bodoh dengan yang kurang pas, tetapi harus memiliki
kepekaan dan merasa bersalah serta berusaha untuk mengoreksi. Enam,
Tidak membiarkan masalah berlarut-larut tanpa penyelesaian, tetapi harus
memiliki kemampuan dan keberanian untuk menuntaskan. Tujuh, Tidak
bersikap permisisf (penurut, miudah mengerti, maklum dan memanfaatkan
kesalahan), tetapi harus berani mengoreksi secara tegas dan bertindak
secara bijaksana. Delapan. Memiliki disiplin waktu yang tinggi dan
tidak menyalahkan orang lain yang tidak disiplin.
Nilai- nilai
Industri harus dapat diterapkan didaam lingkungan sekolah, karena output
dari SMK harus siap beradaptasi ketika berhadapan dengan lingkungan
kerja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar